You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
BKD Sebut Ada 3-4 Eselon II yang Diganti
photo Ilustrasi - Beritajakarta.id

Rencananya 3-4 Pejabat Eselon II Diganti Hari Ini

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berencana melakukan perombakan lagi jajarannya, Jumat (27/11) ini. Setidaknya ada 3-4 pejabat eselon II yang rencananya akan diganti. Namun belum diketahui siapa saja yang akan diganti.

Pembahasannya belum selesai sampai tadi malam. Untuk eselon II nya masih belum beres. Masih ada pertimbangan-pertimbangan

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Agus Suradika mengatakan, hingga Kamis (26/11) malam pembahasannya belum selesai. Bahkan Surat Keputusan (SK) Gubernur belum di tandatangani.

"Pembahasannya belum selesai sampai tadi malam. Untuk eselon II nya masih belum beres. Masih ada pertimbangan-pertimbangan," kata Agus, Kamis (26/11) malam.

9 PNS Indisipliner Terancam Dipecat

Agus menbocorkan, jumlah pejabat eselon II yang akan diganti yakni sebanyak 3-4 orang. "Kalau jumlahnya antara 3 sampai 4 orang eselon II-nya. Antara, sekitar itu lah," ujarnya.

Agus menambahkan, pelantikan tidak hanya eselon II, tetapi juga eselon III dan eselon IV. Jumlah paling banyak yang dilantik adalah pejabat eselon II. Pejabat yang dilantik merupakan yang telah mengikuti seleksi BKD sebelumnya.

"Jadi nanti pelantikan eselon II, III, dan IV. Eselon II paling banyak 4 orang. Tapi belum boleh (disebutin namanya). Pokoknya eselon II, ada dinas," ucapnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1185 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1165 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye951 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye937 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye849 personBudhi Firmansyah Surapati